MALANG – Keberadaan lahan seluas hampir 6,5 hektare di wilayah Pagak Kabupaten Malang kembali dipersoalkan masyarakat petani setempat. Puluhan petani yang pernah menggarap tanah negara di Desa Pagak tersebut meminta hak pakai.

Persoalan warga eks penggarap lahan di Pagak tersebut kini dalam penanganan  kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Nusantara. 

Langkah itu diambil, karena petani ingin meminta kejelasan sekaligus mengajukan permohonan hak garap atas lahan seluas 6,5 hektare,.yang statusnya diklaim sebagai tanah Hak Pakai pihak lain tersebut.

"Surat kuasa sudah kami dapatkan, yang  ditandatangani di salah satu rumah warga Desa Pagak, pada Senin (20/7/2026). Sekitar 25 orang mantan penggarap lahan juga hadir dalam pertemuan tersebut," terang kuasa hukum warga, Agus Subyantoro, S.H., Selasa (21/7/2026).

Dikatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan tim untuk melakukan langkah dan upaya hukum. 

"Kami segera berkoordinasi dengan teman-teman tim hukum untuk melakukan langkah hukum atau upaya hukum. Untuk sementara, semaksimal mungkin dengan upaya non-litigasi, bersurat dulu," kata Agus.

Baca juga

Menuju Pameran Internasional di Jerman, Niluh Swati Pastikan Persiapan Hampir Rampung

Dalam surat yang akan dilayangkan, yang akan ditujukam kepada BPN, pihaknya menyampaikan tiga poin utama. Pertama, meminta konfirmasi status tanah. 

"Apakah benar-benar tanah tersebut tanah Hak Pakai seperti yang telah diklaim BPN? Kemudian kami minta buktinya kalau itu memang tanah Hak Pakai, terbit tahun berapa sertifikatnya, siapa pemegang Hak Pakainya," ungkap Agus.

Kedua, dengan menyampaikan keberatan atas surat kuasa yang dianggap cacat formil. 

"Sudah kami sampaikan di awal cacat formilnya di mana, itu yang akan kami konfirmasikan dalam hal ini kepada BPN. Juga akan kami tembuskan kepada Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional," katanya.

Ketiga, mengajukan permohonan hak garap. Menurut Agus, sebagai inti permasalahan atau yang utamanya diharapkan warga adalah mengajuka hak garap. Bukan mengajukan permohonan hak milik atas tanah," tegasnya.

Baca juga

Kejelasan Status Hak Lahan 6,5 Ha di Pagak Disoal, Kuasa Hukum: Warga Minta Garap

Menurut Agus, warga menyadari tanah tersebut bukan tanah tidak bertuan. Karena itu, warga memilih meminta hak garap, bukan hak kepemilikan. 

Ia menambahkan, jika petani disetujui untuk mengaarap, sistem pengelolaan ke depan bisa dimusyawarahkan bersama, baik dengan skema tumpang sari maupun bagi hasil. Musyawarah ini juga dapat difasilitasi pihak BPN bersama Komisi I DPRD Kabupaten Malang.

"Soal sistemnya nanti bagaimana, apakah tumpang sari atau bagi hasil, itu nanti bisa kita diskusikan bersama, duduk bersama antara pemohon dengan BPN, yang merasa bahwa dia sebagai pemilik hak pakai atas tanah tersebut," ucapnya.