TIMES BUKIT TINGGI, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang akan diterapkan pada 2025 memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (tanggal belum disebutkan), Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa perubahan signifikan terutama terjadi pada jenjang SMA, sementara untuk SD dan SMP tidak mengalami perbedaan besar. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian persentase kuota siswa dalam empat jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

"Untuk SMA, kami menerapkan sistem rayon yang cakupannya lebih luas. Jika sebelumnya berbasis kecamatan, kini skala penerimaannya diperluas hingga tingkat provinsi," ujar Abdul Mu'ti.

Fleksibilitas Domisili dalam SPMB

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan siswa dari suatu kabupaten/kota untuk mendaftar di sekolah yang berada di kabupaten/kota tetangga dalam satu provinsi. Bahkan, bagi siswa yang tinggal di perbatasan provinsi, mereka dapat memilih sekolah di provinsi lain yang lebih dekat dengan domisili mereka.

"Jika ada siswa yang secara geografis lebih dekat dengan sekolah di provinsi lain, mereka tetap bisa mendaftar di sana. Ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik," tambahnya.

Persiapan Teknis dan Koordinasi

Mendikdasmen menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario teknis untuk mendukung penerapan SPMB berbasis domisili. Skenario ini juga telah dibahas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna memastikan pelaksanaan sistem baru ini berjalan lancar tanpa kendala.

"Kami telah merancang skema untuk mengakomodasi siswa yang ingin mendaftar di sekolah di luar kabupatennya, bahkan lintas provinsi jika diperlukan," pungkasnya.

Dengan perubahan ini, diharapkan sistem penerimaan siswa baru menjadi lebih fleksibel dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia. (*)