PADANG – Kabar gembira datang bagi masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Sumatera Barat) menegaskan kebijakan pelayanan pajak kendaraan yang lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin, S.Sos., MM, menyampaikan pada Jumat  )24/4/2026), bahwa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tetap dapat dilakukan meskipun terdapat ketidaksesuaian data antara KTP dan STNK.

Kebijakan ini lahir dari realitas di lapangan, di mana masih banyak masyarakat yang belum sempat melakukan balik nama kendaraan, namun tetap memiliki kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pemerintah menilai, kewajiban pajak tidak boleh terhambat oleh persoalan administrasi yang bersifat teknis.

“Yang kami dorong adalah kepatuhan pajaknya terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat menunggak hanya karena kendala data. Silakan bayar pajaknya, sementara urusan administrasi dapat diselesaikan secara bertahap,” ujar Al Amin.

Kemudahan, Bukan Mengabaikan Aturan

Meski diberikan kemudahan, Bapenda Sumbar tetap menegaskan bahwa tertib administrasi tetap menjadi bagian penting. Wajib pajak tetap diminta melengkapi persyaratan berupa KTP pemilik baru, STNK asli, serta surat pernyataan kesediaan untuk melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya.

Baca juga

Semarak Kauman Art & Culture 2026, Wadah Kreativitas Santri Tanpa Batas

Kebijakan ini bukan berarti menghapus kewajiban administrasi, melainkan memberi ruang transisi agar masyarakat tidak terbebani secara bersamaan antara kewajiban pajak dan pengurusan dokumen.

Dorong Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

Bapenda Sumbar menilai pajak kendaraan bermotor memiliki peran vital dalam menopang pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari PKB menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pembangunan di berbagai sektor.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang menunda pembayaran pajak hanya karena persoalan administratif yang belum selesai.

Lebih Dekat dengan Masyarakat

Kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah pendekatan pelayanan yang lebih humanis, di mana pemerintah hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami kondisi masyarakat di lapangan.

Baca juga

Bupati Solok Serahkan Bantuan Bedah Rumah di Nagari Muaro Pingai

Di tengah berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat, kemudahan seperti ini diharapkan mampu memberikan ruang lega, sekaligus tetap menjaga kesadaran akan pentingnya kewajiban sebagai wajib pajak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan, sekaligus mendorong masyarakat untuk segera menuntaskan proses balik nama kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, tertib administrasi tetap terjaga, kepatuhan pajak meningkat, dan pembangunan daerah terus berjalan berkelanjutan. (*)