TIMES BUKIT TINGGI, MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang (Pemkab Magelang) meluncurkan program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) sebagai upaya strategis untuk memperbaiki akurasi data sosial ekonomi masyarakat.

Program pendataan yang direncanakan akan berakhir pada, Jum'at, 29 Agustus ini, menjadi pijakan penting guna memastikan bantuan sosial dan kebijakan pembangunan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

VDK hadir sebagai respons terhadap keterbatasan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil rumah tangga miskin, khususnya di Kabupaten Magelang.

Dengan memverifikasi langsung tingkat kesejahteraan terendah, Pemkab Magelang berupaya membangun basis data yang lebih faktual dan berkeadilan.

Melibatkan ASN

Bayu Nugroho, S.E, saat melaksanakan pendataan disalah satu responden, yang lokasi rumahnya di daerah pegunungan. (FOTO: Hermanto/ TIMES Indonesia)

Proses verifikasi ini tidak hanya melibatkan petugas sosial, tetapi juga ASN lintas sektor, termasuk guru, staf pemadam kebakaran, dan pegawai dinas lainnya.

Mereka ditugaskan untuk mendatangi langsung ke rumah warga yang masuk daftar keluarga miskin. Tak tanggung -tanggung, ratusan pertanyaan siap menggempur mereka yang namanya menjadi sasaran pendataan ini. Selain aspek hunian, pendidikan, dan akses layanan dasar juga akan menjadi bahan pertanyaan.

Setiap ASN mendapatkan jumlah responden yang beragam. Mulai 9 hingga 16 responden, namun jumlah data itu masih akan bertambah jika dalam satu KK terdapat lebih dari satu jiwa.

Para ASN ini diterjunkan di daerah di mana mereka bekerja. Selain untuk mengefisienkan anggaran, para ASN juga diharapkan lebih mengenal lingkungan di mana mereka bekerja, seperti yang menjadi harapan Bupati Magelang, Grengseng Pamuji.

Bayu Nugroho, salah satu ASN yang terlibat dalam pendataan ini menuturkan, jika tugas validasi yang harus dilaksanakannya ini menambah pengalaman baru dalam hidupnya.

"Ternyata masih banyak warga yang hidupnya di bawah rata-rata. Rumahnya masih belum layak, bahkan berada di gunung dan saling berjauhan. Pengalaman ini menjadikan saya harus lebih bersyukur," ungkap guru SMPN 1 Borobudur ini kepada TIMES Indonesia pada, Rabu (27/8/2025).

Selain itu Bayu menambahkan, hambatan yang harus dilaluinya adalah jarak dan jalur yang tergolong ekstrem. Jarak satu rumah ke rumah yang lainnya berjauhan.

"Jarak rumahnya berjauhan, selain itu jalannya juga tidak bisa dilalui pakai motor. Untuk sampai lokasi harus jalan kaki, kalau ada yang bisa pakai motor, harus ekstra hati-hati karena jalannya hanya setapak, terjal dan kanan kirinya jurang," pungkas Bayu.

Untuk menjamin validitas, Pemkab Magelang menerapkan prinsip cross-check lapangan, di mana data yang dikumpulkan akan diverifikasi ulang oleh tim teknis. Selain itu, tidak ada insentif finansial dalam pelaksanaan VDK, melainkan pendekatan gotong royong dan penghargaan non-material sebagai bentuk partisipasi sosial ASN. (*)