TIMES BUKIT TINGGI, PADANG – Menjelang masa pelunasan Bipih tahap II, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat konsolidasi bersama Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-Bipih).

Rapat tersebut berlangsung di Asrama Haji Tabing Padang, pada Rabu (31/12/2024). Kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelunasan biaya perjalanan haji tahap II tahun 1447 H/2026 M serta mengedukasi jemaah untuk segera melakukan pelunasan.

Rapat dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki dan diikuti Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, serta pimpinan BPS-Bipih. Konsolidasi ini menjadi bagian dari langkah awak Kementerian Haji dan Umroh dalam memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah.

Pada kesempatan tersebut, Rifki menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mendorong optimalisasi pelayanan tahap II. Ia meminta jajaran Kemenhaj dan perbankan aktif melakukan sosialisasi, khususnya bagi jemaah yang memiliki kendala pada pelunasan tahap sebelumnya.

"Pelunasan tahap kedua ini diprioritaskan bagi jemaah yang masuk kategori gagal sistem, baik karena kendala jaringan hingga batas akhir pelunasan maupun jemaah yang telah memenuhi istithaah kesehatan tetapi belum sempat melakukan pelunasan," kata Rifki.

Rifki juga mengukapkan bahwa capaian pelunasan Bipih tahap I di Sumbar menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hingga penutupan tahap pertama, yakni pada 23 Desember yang lalu, pelunasan di Sumbar mencapai 75 persen, dan berada di atas rata-rata nasional yakni 73 persen, meskipun di Sumbar saat ini tengah berada dalam kondisi bencana.

"Ini menjadi modal penting sekaligus bukti komitmen jemaah Sumatera Barat dan kerja bersama seluruh pihak di daerah," tuturnya.

Selain itu, kata Rifki pelunasan tahap II juga diperuntukkan bagi jemaah penggabungan mahram, baik suami-istri maupun dengan keluarga kandung, yang memiliki masa tunggu hingga lima tahun.

Rifki menyebut, pendamping lansia mendapat porsi khusus, mengingat jumlah jemaah lansia di Sumatera Barat tercatat sebanyak 196 orang atau sekitar lima persen dari kouta.

Selain itu, kata Rifki pelunasan tahap II juga diperuntukkan bagi jemaah penggabungan mahram, baik suami-istri maupun dengan keluarga kandung, yang memiliki masa tunggu hingga lima tahun.

Rifki menyebut, pendamping lansia mendapat porsi khusus, mengingat jumlah jemaah lansia di Sumatera Barat tercatat sebanyak 196 orang atau sekitar lima persen dari kouta.

"Kemudian untuk penyandang disabilitas dan pendampingnya, ini merupakan kebijakan baru dalam undang-undang. Sekarang penyandang disabilitas beserta pendampingnya diberikan kesempatan pelunasan pada pada tahap kedua," tambah Rifki.

Rifki juga memaparkan potensi optimalisasi jemaah cadangan. Dari kouta cadangan sebesar 40 persen, hasil verifikasi menunjukkan 275 jemaah mengundurkan diri dan memilih menunda keberangkatan ke tahun 2027. Kondisi ini membuka peluang besar bagi Sumatera Barat untuk mengisi kuota hingga 949 jemaah.

"Dengan kerja keras kita bersama, potensi ini insyaallah bisa tercapai. Bahkan jika jumlah pelunasan melebihi kuota. Kita sia mengajukan permohonan penambahan kouta ke pusat, apabila ada provinsi lain yang tidak terpenuhi kuotanya," tutupnya. (Dion).