MALANG – Pemkot Malang memilih langkah yang lebih konkret dan langsung berdampak untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah memanaskan konflik geopolitik antara US-Israel dan Iran. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat siap memperkuat kebijakan work from home (WFH) dan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersepeda atau Gowes. Pendekatan ini dipilih dibanding menggelontorkan anggaran untuk pembelian kendaraan listrik.

Wahyu mengatakan, kebijakan WFH tinggal menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan adanya perubahan arah kebijakan dari pemerintah pusat terkait hari pelaksanaan.

“Awalnya disampaikan WFH hari Rabu, tapi dari Menko Perekonomian menjadi hari Jumat. Kami di Malang Raya sudah berkoordinasi, sekarang tinggal menunggu surat resmi dan juknisnya,” ujar Wahyu, Rabu (1/4/2026).

Meski begitu, Wahyu menekankan bahwa WFH bukan hal baru bagi Pemkot Malang. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi modal utama dalam menjalankan kebijakan ini, termasuk dalam hal pengawasan kinerja ASN.

“Ini bukan barang baru. Kita sudah pernah jalankan saat Covid-19. Pengawasan tetap ada, kita punya sistem dan teknologi untuk memastikan ASN tetap bekerja meski dari rumah,” ungkapnya.

Baca juga

Silaturahmi DPC PKB Kabupaten Malang ke MWCNU, Menjaga dan Menguatkan PKB-NU

Dalam skema yang disiapkan, tidak semua ASN akan bekerja dari rumah. Pejabat struktural seperti eselon II dan III tetap diwajibkan masuk kantor, sementara pegawai di level staf akan menyesuaikan dengan aturan teknis yang masih ditunggu.

Namun, langkah yang sudah pasti berjalan dan langsung menyasar pengurangan BBM adalah kebijakan bersepeda setiap hari Jumat. Seluruh ASN diwajibkan datang ke kantor menggunakan sepeda atau alternatif transportasi umum.

“Kita sudah tetapkan setiap Jumat ASN bersepeda ke kantor. Jarak di dalam kota relatif dekat. Kalau tidak punya sepeda, bisa naik angkutan umum,” katanya.

Ia menegaskan, kombinasi WFH dan bersepeda bukan sekadar kebijakan simbolik, melainkan strategi efisiensi energi yang bisa langsung dirasakan dampaknya. Dengan mengurangi mobilitas kendaraan bermotor, konsumsi BBM ditekan tanpa perlu investasi besar.

Baca juga

Bangunan di Atas Irigasi dan Jalan ke Sawah di Sumberpucung Malang Disoal Petani

Sikap ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemkot Malang tidak tergesa-gesa mengikuti tren kendaraan listrik, yang dinilai masih membutuhkan anggaran tambahan.

“Kalau mau beli mobil listrik silakan, tapi itu berarti harus beli lagi. Sementara dengan WFH dan bersepeda saja, kita sudah bisa mengurangi pemakaian BBM,” tuturnya.

Untuk kendaraan dinas pun, Pemkot Malang belum memiliki rencana konversi ke listrik dalam waktu dekat. Selain harus melalui proses pengajuan anggaran, kebijakan tersebut belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak.

“Untuk ganti mobil dinas tentu harus diajukan dulu. Tapi saat ini kami tidak berpikir ke sana. Pakai sepeda saja sudah sehat dan cukup,” ucapnya.(*)