Malang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memilih tetap fokus pada arah dan konsep pembangunan Alun-Alun Kepanjen di tengah munculnya perbedaan pandangan politik terkait rencana perpindahan lokasi pembangunan. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, dinamika sikap yang muncul merupakan bagian wajar dalam proses demokrasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, mengatakan pihaknya menghormati sikap politik pihak lain yang memiliki pandangan berbeda terhadap rencana pembangunan alun-alun tersebut.

“Sikap politik dari salah satu Ketua DPC Partai yang tidak sejalan dengan sikap politik Fraksi PDI Perjuangan tentu kami hormati. Demokrasi memang tidak dibangun dari suara yang seragam, tapi dari perbedaan cara pandang yang dipertemukan lewat akal sehat dan kepentingan rakyat,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Menurut Abdul Qodir, adanya pihak yang mendukung maupun meminta kajian ulang merupakan hal yang lazim dalam ruang politik.

“Jadi kalau ada yang mendukung, ada yang menolak, itu biasa saja. Politik bukan lomba paduan suara yang semua nadanya harus sama,” katanya.

Ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin terjebak pada perdebatan posisi lokasi semata, tetapi lebih memilih melihat tujuan besar dari pembangunan ruang publik tersebut.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap perubahan lokasi alun-alun tidak perlu dibawa menjadi konflik politik yang berkepanjangan.

“Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, perbedaan sikap terhadap wacana perubahan lokasi alun-alun ini cukup kami sikapi santai. Karena politik pada dasarnya hanyalah ruang dialektika,” ujarnya.

Abdul Qodir kemudian mengibaratkan proses pengambilan keputusan dalam pembangunan seperti dinamika dalam keluarga yang sedang menentukan arah masa depan bersama. Menurutnya, setiap kebijakan besar pasti memunculkan respons yang berbeda-beda.

“Ada yang melihat substansi kebijakan, menghitung manfaat jangka panjang, memahami efisiensi, membaca aspek strategis, lalu menyimpulkan bahwa keputusan itu memang diperlukan demi masa depan bersama,” katanya.

Ia menilai perbedaan tersebut tetap harus dikelola melalui komunikasi yang sehat. Fraksi PDI Perjuangan, lanjut dia, melihat dinamika yang muncul bukan sebagai hambatan, melainkan tantangan untuk membangun komunikasi politik yang lebih baik.

“Bagi kami sebagai partai yang lebih dulu melahirkan wacana dan mendukung penuh langkah strategis penataan wilayah ini, sikap berbeda tersebut justru menjadi tantangan komunikasi politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, politik pada akhirnya tidak hanya soal mempertahankan pendapat, tetapi juga membangun pemahaman bersama atas arah pembangunan daerah.

Menurut Abdul Qodir, yang lebih penting saat ini bukan memperdebatkan titik pembangunan, tetapi memastikan fungsi dan manfaat Alun-Alun Kepanjen ke depan benar-benar dirasakan masyarakat.

menilai alun-alun tidak lagi cukup dipahami sebagai taman kota dengan fungsi rekreatif semata.

“Karena bagi kami, alun-alun ke depan bukan sekadar taman dengan rumput dan lampu hias. Ia harus menjadi pusat peradaban baru Kabupaten Malang,” katanya.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Alun-Alun Kepanjen dirancang sebagai ruang publik modern yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

Konsep tersebut, menurut Abdul Qodir, mencakup ruang interaksi sosial, penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan, hingga aktivitas kreatif generasi muda.

“Bukan hanya ramah UMKM, tetapi juga menjadi pusat smart center rakyat. Ada ruang belajar terbuka, taman edukasi digital, area diskusi pelajar, ruang kreatif anak muda, hingga ruang publik yang memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Selain itu, konsep tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengelolaan mobilitas masyarakat, terutama saat kawasan Stadion Kanjuruhan menjadi pusat kegiatan besar.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memilih tetap fokus pada substansi pembangunan dibanding memperpanjang perdebatan lokasi.

“Jadi kalau hari ini masih ada yang sibuk memperdebatkan titik koordinatnya, kami memilih fokus memikirkan masa depannya. Sebab sejarah pembangunan biasanya memang selalu begitu, yang berpikir jauh ke depan sering dituduh terlalu cepat, sementara yang tertinggal biasanya baru paham ketika bangunannya sudah jadi,” pungkasnya. (*)